Jambi - Kementerian Hukum dan HAM Jambi berkomitmen dalam penguatan pengawasan. Rabu (19/07/2017) Pagi, bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Jambi
Sebanyak 30 orang perwakilan dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam rangka 'Sosialisasi Penguatan Pengawasan Terkait Informasi Pengendalian Gratifikasi, WBS, Nota Kesepahaman LPSK dengan Kemenkumham dan LHKASN Serta Evaluasi Atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Kemenkumham R.I.
Dengan narasumber dari Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Satria Mahendrajati selaku ketua TIM, beserta dua anggotanya Lexty Rachmayani dan Chandra Julius Faster Manalu.
Acara dibuka langsung Kepala Bagian Pelaporan dan Program, Arif Sumarsono dengan pengarah acara Kepala Bagian Umum, Anwar.
"Apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dimana banyak informasi yang didapat diantaranya kewajiban bagi asn sekarang melaporkan harta kekayaan dimana sebelumnya hanya diwajibkan bagi pejabat baik dari eselon I sampai dengan eselon III yaitu LHKPN sekarang LHKASN yang berlaku bagi seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN." Kata Kepala Bagian Pelaporan dan Program, Arif Sumarsono dalam membacakan sambutan Kakanwil Kemenkumham Jambi.
Sementara itu disampaikan terkait Informasi Pengendalian Gratifikasi, WBS, Nota Kesepahaman LPSK dengan Kemenkumham dan LHKASN oleh narasumber secara paralel.
"Perbedaan LHKPN tujuan nya langsung ke KPK sedangkan LHKASN kepada Menpan dan RB dimana waktu penyampaian dua bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan (pensiun) dan 2 tahun dalam jabatan yang sama itu untuk LHKPN sedangkan LHKASN satu bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan." Jelas Satria Mahendrajati, Ketua TIM dalam paparanya.
Pada kegiatan tersebut peserta diajarakan juga cara mengisi formulir LHKASN sebagai pembelajaran untuk memenuhi tingkat penyampaian pelaporan LHKASN berdasarkan Kepmen Nomor M.HH-01.PW.03.03 Kanwil Kalsel sebesar 80% dari 33 Kanwil Kemenkumham Se-Indonesia.(Humas Kanwil Kemenkumham Jambi)
