Jambi – Kamis, 21 Januari 2021, Guna membangun sinergi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Indonesia, BPHN memberikan pengarahan kegiatan Pembinaan Hukum melalui media teleconference zoom. Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham Jambi, kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Parsaoran Simaibang), Kepala Bidang Hukum (Suryo Widodo), Kepala Sub. Bidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Andi Setiawan), dan Kepala Sub. Bidang Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi (Karimullah).
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian paparan oleh Kepala BPHN (Benny Riyanto), Dalam penyampaian paparannya Benny menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) Program Prioritas Nasional BPHN Tahun 2021 untuk seluruh Kanwil Kemenkumham yakni Bantuan Hukum Litigasi, Bantuan Hukum Non-Litigasi, dan Verifikasi & Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum. Selanjutnya disampaikan juga mengenai 2 (dua) Target Kinerja Unit Kanwil yaitu Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Verifikasi & Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.
Setelah Penyampaian paparan dari Kepala BPHN (Benny Riyanto) dilanjutkan dengan penyampaian paparan oleh Sekretaris BPHN (Audy Murfi MZ). Pada kesempatan ini Ses BPHN ini menyampaikan capaian realisasi penyerapan anggaran, nilai IKPA dan SMART yang diperoleh BPHN pada Tahun 2020. Audy Murfi juga menyampaikan anggaran BPHN yang diperoleh oleh masing-masing Kantor Wilayah pada tahun 2021.
Selain pemaparan yang dijelaskan oleh Sekretaris BPHN (Audy Murfi MZ), ditambahkan pula beberapa penjelasan yang disampaikan oleh 4 (empat) orang Kepala Pusat BPHN yakni Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional (Djoko Pudjirahardjo), Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Kartiko Nurintias), Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Liestiarini Wulandari), dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Yasmon). (Dok/Foto: Humas)
