Jambi - Senin (26/07/2021) Dalam rangka persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF), untuk mendukung Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF dan untuk menciptakan kondisi/iklim usaha yang ramah investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menggelar Sosialisasi Panduan Teknis Audit Kepatuhan Terhadap Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Kepada Seluruh Jajaran Kantor Wilayah dan Notaris se-Indonesia Secara Virtual Zoom Meeting. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pun turut mengikuti acara sosialisasi secara daring dari ruang rapat Kepala Kantor Wilayah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Mhd. Jahari Sitepu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang.
Membuka kegiatan secara langsung, Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU, Santun M Siregar menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) kepada Notaris yang berisiko sangat tinggi dan atau tinggi berdasarkan hasil analisis risiko yang telah diterima. Santun M Siregar juga menjelaskan bahwa Kantor Wilayah agar bertanggung jawab atas pelaksanaan audit terhadap notaris. Acara dilanjutkan oleh materi dari Nindya Indah Harista selaku Analis Hukum pada Direktorat Jenderal AHU yang menyampaikan 2 (dua) faktor yang menerapkan Ketentuan UU TPPU/TPPT yaitu Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelaporan Transaksi kepada PPATK, serta menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT. Nindya juga menerangkan bahwa Audit Kepatuhan ini menjadi upaya pencegahan agar Notaris sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan bisa dihindari. (dok/foto : HUMAS)
