Jambi - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) mengadakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 selama 2 (dua) hari, Selasa (7/3/2023) hingga Rabu (8/3/2023). Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Bagian Program dan Humas Fatriansyah, Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI Karimullah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan para peserta.
Definisi SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yakni proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
Memulai sambutannya, Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, menyampaikan bahwa SPIP merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. "SPIP bertujuan untuk memberikan kepastian dan kualitas atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, serta membantu dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya," ujarnya.
Acara SPIP di Kanwil Kemenkumham Jambi ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal, Sofi yang memberikan paparan tentang pentingnya implementasi SPIP dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam paparannya, Sofi menjelaskan bahwa SPIP merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan internal pemerintahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. "Dalam SPIP, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, antara lain pengendalian lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan," jelasnya.
Melalui kegiatan workshop SPIP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya implementasi SPIP dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia.
Lanjut pada hari kedua pelaksanaan kegiatan, diisi dengan materi Penilaian Maturitas Penyelenggaraaan SPIP yang dibawakan oleh Putut Wityasmoro selaku Korwas Bidang IPP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ahmad Faiz Burhani selaku Auditor Pertama.
Adapun materi yang disampaikan terdiri dari 3 yakni: Overview pedoman penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP (New SPIP), Proses penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP (New SPIP), dan Evaluasi atas hasil penilaian Mandiri.
(Narasi: JA / Foto: FZ/YG)
Hari Kedua
