Jambi, Rabu (08-07-2020) Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Kementerian kita bukan lagi menjadi suatu prestasi tapi merupakan suatu kewajiban. Penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya haruslah senantiasa selalu mengalami penyempurnaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu bertempat di ruang Aula Kantor Wilayah
Jambi - Penerapan Peraturan Daerah (Perda) selayaknya tidak bertentangan satu sama lain, karenanya perlu harmonisasi dalam setiap rancangan pengajuannya dengan Tenaga Perancang pada Kanwil Kemenkumham Jambi. Demikian yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi MHD. Jahari Sitepu,Selasa, 7 Juli 2020 pada saat memberi arahan dan membuka Kegiatan Pengharmonisasian
Jambi - Sesuai dengan kebijakan pelaksanaan Law and Human Rights Center di Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, dan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Tertanggal 19 Juni 2020 tentang harmonisasi rancangan peraturan daerah Kanwil Kemenkumham Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, hari ini Senin(06/07-2020) dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian Ranperda.
Acara diawali dengan Pembukaan
Jambi - Apel pagi di hari Senin tanggal 6 Juli 2020 yang sejuk diawali dengan kabar yang kurang menyenangkan. Dalam amanatnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi MHD. Jahari Sitepuselaku pembina apel menyampaikan kepada seluruh pegawai yang menjadi peserta apel pagi di Lapangan Kantor Wilayah hasil dari penilaian pada
Muaro Jambi - Setelah melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Jambi, Kakanwil Jambi Jahari Sitepu melanjutkan sidak ke Lapas Perempuan Jambi, Sabtu (04/07-2020). Kakanwil di sambut oleh Kepala Lapas Perempuan Susana dan KPLP Yuli Wirdina dan beberapa pejabat di Lapas Perempuan.
Melihat kondisi Lapas Perempuan yang baru ada 2 bangunan yaitu Blok Hunian dan
