Jambi – Senin (8/1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menyelenggarakan Deklarasi Janji Kinerja 2018 yang di rangkai dengan apel pagi Bersama. Bertempat di Halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Deklarasi Janji Kinerja 2018 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dengan memperkokoh e-Governance. Dengan mengusung tema “Kerja Bersama Tingkatkan Kinerja” Deklarasi janji kinerja 2018 ini di bacakan oleh 1 orang pembaca di apit oleh 1 orang pembawa Bendera Merah Putih dan 1 orang Pembawa Bendera Pengayoman serta di ikuti oleh 3 orang pembawa Bendera Deklarasi Janji Kinera Tahun 2018. Deklarasi Kinerja Tahun 2018 tersebut di ikuti oleh seluruh pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, jajaran pegawai Kantor Wilayah JFT, JFU serta UPT Bapas dan Rupbasan Jambi. Berikut ini adalah Bunyi Deklarasi Janji Kinerja 2018 :
Kami Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Berjanji untuk :
- Menerapkan Kode etik dan Kode perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
- Bekerja dan berkinerja secara Profesinal, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif (PASTI)
- Memaksimalkan pemanfaatan e-GOV melalui tatakelola pemerintah efektif efisien untuk goog governance.
- Melayani publik dengan sepenuh hati dan SIAP mewujudkan WBK/WBBM.
- Menjaga stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan RI serta menjadikan perekat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi yang bertindak sebagai Pembina apel membacakan amanat sambutan Menteri Hukum dan HAM, dalam amanatnya Menteri hukum dan HAM Menyampaikan agar tetap solid dan kompak dalam bekerja, berkinerja secara cepat untuk segera menyelesaikan sisa target 2017 dan melaksanakan target 2018 dengan tuntas dan berkualitas. Berikut ini merupakan poin-poin penting yang harus di laksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM :
- Tahun 2018 adalah tahun politik yang diwarnai dengan dimulainya pilkada serentak di 171 daerah pada tanggal 17 Juni 2018 nanti, sekaligus tahun persiapan menuju Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif 2019. Sebagai Aparatur Sipil Negara, saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014
- Indonesia akan menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018, saya minta jajaran Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait agenda tersebut, mengingat para tamu dan pesertanya adalah Warga Negara Asing. Saya minta Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional, agar pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut.
- Kita sudah menerima rapel tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan kinerja, saya minta saudara-saudara terus berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (Delapan) Area Perubahan secara konsisten. Saya ingin tahun 2018 ini ada satuan kerja atau UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil meraih WBK/WBBM. Tadi kita telah menandatangani “Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM RI.” Ini penting bagi Kementerian kita, karena adanya WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti hal tersebut dan segera menyusun langkah strategis agar WBK/WBBM dapat diraih oleh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham pada tahun 2018.
- Sebagaimana kita ketahui, hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, Layanan Publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, kualitas tersebut harus kita jaga dan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi. Tolong agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar.
- Fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan. Perlu saudara ingat, bahwa APBN yang diamahkan kepada kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kita. Sehingga, manfaatkan APBN dengan secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat.
