JAMBI - Dalam upaya mewujudkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi  Rapat Persiapan Penilaian Pembinaan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Ruang Rapat Kakanwil, Jumat (26/07/2024). Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang

Dalam sambutannya, Kortini menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap implementasi dan penilaian PIPK pada entitas akuntansi, serta mempersiapkan penilaian PIPK Tahun 2024 di lingkungan Kemenkumham.

“Sangat penting untuk memastikan satuan kerja yang memiliki akun signifikan dapat menerapkan PIPK secara memadai,” ujar Kortini.

Dijelaskan Kadivmin, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

”Penerapan PIPK ini dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan dimana laporan harus dapat menggambarkan secara lengkap dan memadai seluruh transaksi keuangan yang terjadi,” harapnya.

Selain itu, Kepala Bagian Umum, Amat Djoemadi juga menyampaikan agar seluruh transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan peraturan, kebijakan, serta standar yang berlaku, dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan, dan seluruh sumber daya keuangan diamankan dari kerugian yang material akibat pemborosan, penyalahgunaan, kesalahan, kecurangan, atau sebab-sebab lainnya.

Lebih lanjut, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Rahma Eka Putri menjelaskan bahwa proses penilaian PIPK dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat satuan kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), kemudian ke tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), lalu digabungkan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), dan akhirnya dari Eselon I digabungkan lagi ke tingkat Kementerian atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

"Melalui kegiatan ini, kami harapkan para peserta dapat fokus dan cermat, agar apa yang disampaikan oleh Tim Pendamping dapat dipahami, serta diimplementasikan dalam penilaian PIPK dan penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK, sehingga menghasilkan laporan yang memadai baik pada tingkat unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) maupun pada tingkat unit akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)," tutupnya. (Red : YE)

JAMBI – Bertempat di Aula Pengayoman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan  didampingi Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi sera Tim dari Subbag Pengelolaan Keuangan dan BMN Mengikuti Zoom Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Jumat (26/07/2024)

Dalam kesempatan ini, Pimpinan I BPK RI (Nyoman Adhi Suryadnyana) menyampaikan harapan bahwa sudah 100% ditindaklanjuti temuaan Hasil Pemeriksaan BPK. “Selamat kepada Kementerian Hukum dan HAM yang telah meraih Opini BPK RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2023, dan ini sudah yang ke 15 kali ya” jelas Nyoman. Sambutannya ditutup dengan motto dari Ir. Soekarno “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persadaraan. Bangunlah dunia yang sesuai dengan impian dan cita-cita umat manusia.”

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dari Anggota I BPK RI Kepada Menkumham. Menkumham (Yasonna H. Laoly) menyampaikan terima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK RI atas kerja sama dan sinergitas yang terjalin baik. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga secara berkesinambungan. Sinergitas yang dimaksud dalam hal ini yaitu meminta petunjuk atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Menkumham berharap kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tepat. (Red : YE)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi M. Adnan didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Tompatar Hasianto menghadiri peluncuran golden Visa oleh presiden Joko Widodo, siang hari ini, Kamis (25/7/2024) di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Golden Visa adalah produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing berkualitas masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lima sampai 10 tahun.

Warga asing pemegang Golden Visa bisa mendapatkan berbagai manfaat yang berbeda dengan warga negara asing pemegang visa umum.

Antara lain, prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi yang lebih mudah dan cepat, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di wilayah Indonesia, serta jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan.

“Saya berharap fasilitas Golden Visa Indonesia ini segara disebarluaskan, disosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal. Sehingga, dapat terjangkau top investor dan top global talent. Saya juga berharap duta besar negara-negara sahabat menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara,” ujar Jokowi.

Sebagai penanda peluncuran program tersebut, Jokowi Presiden didampingi sejumlah menteri dan Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM memberikan Golden Visa kepada Shin Tae-yong Pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan.

Sekadar informasi, pemberlakuan Golden Visa bertujuan menarik lebih banyak talenta berkualitas di berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia.

Selain untuk membuka lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berharap Golden Visa menjadikan Indonesia sebagai episentrum pergerakan ekonomi global.

Merujuk data tahun 2022, ada sekitar 60 negara yang memberlakukan kebijakan Golden Visa. Di antaranya, Spanyol, Uni Emirat Arab, Namibia, dan Thailand.

JAMBI -  Kelompok aliran radikal Negara Islam Indonesia (NII) telah berikrar ke Indonesia. Mereka telah mencabut baiat dan mengucap janji setia ke negara.
Upacara pelepasan baiat itu dilakukan dilakukan di Polda Jambi Kamis  (25/07/2024) dan dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi pada Kanwil Kemenkumham Jambi, Karimullah.

Proses pengucapan ikrar diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para peserta disaksikan rohaniawan bersama-sama mengucapkan pencabutan baiat dari NII dan berikrar sepenuh hati untuk mencintai Indonesia. (Red : YE)

Muara Bulian, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jambi melalui Sub Bidang Administrasi Hukum Umum kembali menggelar kegiatan sosialisasi tentang Perseroan Perorangan, yang ditujukan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Batanghari, Selasa (23/07/2024). Program ini diluncurkan oleh Kemenkumham pada Oktober 2021 lalu sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan bisnis bagi para wirausaha mikro.

Menurut Solihan, Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum Kanwil Jambi yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, Perseroan Perorangan adalah sebuah inovasi untuk memudahkan pendirian perusahaan oleh satu orang tanpa memerlukan akta notaris dan batasan modal minimal. Hal ini memungkinkan siapa pun, terutama mereka yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas, untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal.

"Perseroan Perorangan tidak hanya memudahkan dalam pendirian usaha tetapi juga meningkatkan akses terhadap pembiayaan dari perbankan, khususnya melalui Himpunan Bank Negara (Himbara)," ujar Solihan.

Acara sosialisasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Batanghari, yang menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Beliau mengajak para pelaku UMKM di wilayah tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan usahanya sebagai perseroan perorangan guna mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut.

Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian, Dede Mulyadi yang menambahkan bahwa inisiatif seperti ini penting untuk memajukan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan minat para pelaku UMKM di Kabupaten Batanghari dalam memanfaatkan Perseroan Perorangan sebagai solusi untuk mengembangkan usaha mereka secara legal dan terlindungi hukum. (Red : YE)

JAMBI - Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi, bertempat di Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (23/07/2024).

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pj. Bupati Merangin H. Mukti bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan

Kesepakatan ini bertujuan untuk membangun sinergi yang saling memberikan manfaat dalam hal pemberian layanan pemasyrakatan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Lili beserta Kalapas Kelas IIB Bangko Mudo Mulyanto, serta Pejabat dari Beberapa OPD di lingkungan Pemkab Merangin turut hadir dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini.

“Untuk OPD yang terkait dengan kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini saya sampaikan untuk segera menindaklanjuti kegiatan ini dengan penandatanganan perjanjian kerjasam sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” terang Pj. Bupati Merangin.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan nota kesepakatan ini.

“Melalui kesepakatan ini, diharapkan dapat memperkuat dan mempererat sinergitas yang selama ini telah terbangun dengan pemerintah Kabupaten Merangin,” tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Pos Pengaduan HAM di Kantor Camat Bangko. Dalam kesempatan kali ini, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Merangin, yaitu Staf Ahli Bupati Merangin bidang politik hukum dan Pemerintahan Firdaus. (Red : YE)

\

JAMBI – Bidang Hukum  pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengikuti kegiatan diskusi publik bertajuk "Sertifikasi Kepatuhan Hukum Kategori Desa/Kelurahan serta ToT Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pelaksanaan Hukum"yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Selasa (23/07/2024).

Dari ruang Rapat Kakanwil, tampak hadir mengikuti kegiatan, diantaranya Kepala Bidang Hukum Suryo Widodo bersama JF Perancang Perundangundangan, JF Analis Hukum dan JF Penyuluh Hukum .

Menurut BPHN, Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan utama dari sertifikasi kepatuhan hukum terhadap pemerintahan desa dan kelurahan adalah untuk menjamin kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah tentang peran serta masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan implementasi hukum di tingkat lokal. BPHN juga akan menjelaskan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres) terkait kepatuhan hukum dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap dengan adanya diskusi publik ini, kita dapat menciptakan kesepahaman bersama tentang pentingnya kepatuhan hukum di setiap lini pemerintahan desa dan kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diharapkan untuk mewujudkan pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia,” ujar perwakilan BPHN. (Red : YE)

JAMBI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jambi  mengikuti Pembukaan Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 yang digelar secara daring oleh Biro Keuangan Sektretariat Jenderal Kemenkumham RI, Selasa (23/07/24).

Bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham Jambi, Pembukaan Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 diikuti secara daring oleh Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang dan   Kepala Subbag Pengelola Keuangan dan BMN Rahma Eka Putri beserta Pegawai pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham Jambi.

Kegiatan dibuka dengan pengarahan yang disampaikan oleh Wisnu Nugroho Dewanto selaku Kepala Biro Keuangan yang menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024. Selanjutnya Wisnu Nugroho Dewanto memberikan langkah-langkah peningkatan IKPA Kemenkumham TA. 2024, menurutnya ada 6 langkah yang dapat dilaksankan.

Adapun langkah-langkah tersebut yakni: Lakukan percepatan realisasi anggaran sesuai target penyerapan anggaran per triwulan; Lakukan penyesuaian halaman III DIPA (RPD) berdasarkan rencana kegiatan; Segera selesaikan dan siapkan dokumen untuk anggaran yang masih diberikan catatan (tanda blokir diluar automatic adjustment); Lakukan perbaikan perencanaan dengan mereviu DIPA secara periodik dan memperhatikan PMK No.199 Tahun 2021; Lakukan pengisian proyeksi/target output maks. 31 Juli 2024 dan data Capaian Output setiap bulan secara akurat (maks. 5 hari kerja bulan berikutnya); dan Kanwil untuk melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan langkah-langkah peningkatan IKPA secara aktif.

Dengan dilaksanakannya 6 langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan IKPA Kemenkumham TA. 2024 serta mengoptimalkan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024. (Red : YE)

\

Jambi - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan calon taruna/taruni sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Polteknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 masih berlangsung hingga hari kedua ini Senin (22/7) yang merupakan hari terakhir pelaksanaan tes di Provinsi Jambi. Masih dari lokasi yang sama UPT Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jambi, sebanyak 340 peserta yang dijadwalkan akan mengikuti tes pada hari ini.

Untuk memastikan bahwa ruang tempat pelasanaan tes dalam kondisi steril dan aman, Kabag Umum Amat Djoemadi dan perwakilan Biro SDM Kemenkumham didampingi perwakilan Badan Kepegawaian Negara Provinsi Jambi mengawali pelaksanaan kegiatan dengan pembukaan segel di pintu masuk ruang tes.

Pelaksanaan SKD Catar hari kedua ini dilaksanakan dalam 4 sesi yang dimulai sejak pukul 08.00 hingga 17.10 WIB, dengan setiap sesi diikuti oleh sejumlah peserta yang telah terjadwal. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan ujian, yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Jambi, M. Adnan didampingi Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan Lili, dan Kepala Divisi Kemimigrasian Tompatar Hasianto. Dalam kesempatan tersebut, M. Adnan menyampaikan apresiasi terhadap para peserta yang menunjukkan semangat tinggi dalam mengikuti seleksi. Beliau juga memberikan motivasi agar tetap fokus dan menjaga kesehatan selama proses seleksi berlangsung. Selain itu, M. Adnan menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalani setiap tahapan ujian.

"Pelaksanaan hari kedua SKD ini berjalan lancar berkat kerja sama semua pihak, baik dari panitia, peserta, maupun pihak pengawas. Semoga seluruh rangkaian seleksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan calon-calon taruna dan taruni yang berkompeten dan berintegritas," ujar M. Adnan.

Dengan berakhirnya hari kedua pelaksanaan SKD, diharapkan seluruh peserta dapat terus mempersiapkan diri untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Pelaksanaan SKD ini menjadi salah satu langkah penting dalam proses seleksi calon taruna dan taruni Poltekip dan Poltekim yang berkualitas dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara.

Jambi - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon taruna dan taruni Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dimulai hari ini Minggu, 21 Juli 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jambi ini berlangsung dengan penuh semangat dan tertib. Pelaksanaan SKD Catar hari pertama  ini hanya dilaksanakan dalam 1 sesi saja yang dimulai sejak pukul 15.30 hingga 17.10 WIB. Sebanyak 24 peserta hadir dan ada 1 orang peserta yang tidak hadir.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Jambi, Amat Djoemadi, yang memberikan sambutan serta motivasi kepada para peserta. Dalam sambutannya, Kabag Umum menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalani setiap tahapan seleksi. "Kami berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan," ujarnya.

Para peserta yang berasal dari berbagai daerah mengikuti tahapan seleksi ini dengan antusias. Proses seleksi ini merupakan langkah awal bagi mereka untuk bisa menjadi bagian dari taruna/taruni Poltekip dan Poltekim, yang dikenal sebagai institusi pendidikan kedinasan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di bidang pemasyarakatan dan imigrasi.

Pelaksanaan SKD berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pihak panitia penyelenggara telah mempersiapkan segala kebutuhan dengan baik, mulai dari fasilitas tes hingga protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh peserta.

Amat Djoemadi juga menyampaikan apresiasinya kepada tim panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan seleksi ini. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi kelancaran acara ini. Semoga seleksi ini dapat menghasilkan calon-calon terbaik yang akan melanjutkan pendidikan di Poltekip dan Poltekim," tutupnya.

Banyak peserta yang merasa optimis dengan hasil yang akan mereka peroleh, berkat persiapan matang yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bagi mereka, SKD ini bukan hanya sekadar ujian, tetapi juga langkah awal untuk meraih cita-cita menjadi bagian dari Poltekip dan Poltekim

Dengan berakhirnya hari pertama seleksi, para peserta diharapkan dapat melalui semua tahapan proses seleksi ini dengan baik dan berhasil mencapai cita-cita mereka sebagai taruna dan taruni di Poltekip dan Poltekim. Pelaksanaan SKD ini akan digelar selama 2 hari terhitung dari tanggal 21-22 Juli 2024.