Batanghari - Kamis, (11/4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Agus Nugroho Yusup di dampingi Kepala Divisi Administrasi Betni H Purba melakukan Kunjungan Kerja ke 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas berbeda di Kabupaten Batanghari antara lain Ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bulian.
Pada awal kunjungannya Kakanwil beserta rombongan mengawali kunjungannya di LPP dan LPKA. Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tiba di Lapas Kakanwil di sambut langsung Kepala LPKA Didik Waluyo dan LPP Jambi Susana . Saat memasuki Pengamanan Pintu Utama Lapas Laporan Kondisi Lapas Oleh Petugas P2U dan di lanjutkan penggeledahan Badan oleh Petugas.
Dalam kesempatan tersebut Kakanwil juga memberikan arahan kepada Para Pajabat dan Pegawai Lapas LPKA dan LPP yang bertempat di Aula LPKA. Kakanwil mengatakan untuk selalu berinovasi dan melakukan hal-hal yang baru yang berdampak positif bagi kemajuan organisasi.
Kakanwil mengataka tentang Disiplin pegawai bahwa kedapan Kakanwil akan menggelar apel bersama terkait kelengkapan atribut pegawai. Kakanwil menekankan
”kepada pajabat dan Pimpinan harus benar dan ini sebagai wujud kita untuk mendispilinkan diri, jangan jadi pimpinan hanya bisa memerintah tapi tidak Menjadi contoh bawahan Ini harus komitmen kita bersama.” ungkapnya
“Jangan malu karena ini identitas kita. Saya minta mulai hari ini dilengkapi. Pak kakanwil mencontohkan tentang atribut yg baik. Tidak ada alasan lagi di kementerian kita tidak hadir kerja tepat waktu. Minta kalian harus kerja bersih, jangan pungli.” Tegas Kakanwil.
Terkait masalah wbk dan wbbm. Kakanwil mengatakan ” Bulan Mei akan turun penilaian internal dari pusat Ikuti pedoman yg sudah kami berikan Saya minta untuk komitmen bersama terkait masalah wbk dan wbbm." kata Kakanwil
Hal senada juga di katakan Kepala Divisi Administrasi Betni H Purba “Ada indikator pengungkit harus kita akan laksanakan yaitu : perubahan pola pikir, pengelolaan tata laksana, manajeman sdm, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, kemudian indikator hasilnya 1. Peningkatan Pelayanan Publik (nilai persepsi Korupsi, dan Presentasi Penyelesaian TLHP); 2. Pemerintahan yg Bersih dan Bebas KKN.” Kata Betni .
Betni mengingatkan Agar juga melakukan sosialisasi kepada seluruh warga hunian. “Kita harus siap apabila tim Penilai datang.” Tegas Betni (Dok/Foto : Humas)
