Jambi – Kamis (30/01-2020) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi berlangsung Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2020 di Provinsi Jambi.
Kakanwil dalam arahannya mengatakan “Kontak pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin tahun 2020 adalah amanat dari undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selanjutnya kontak ini bertujuan untuk memberikan kepastian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum di Provinsi Jambi.” Ujarnya
Lebih lanjut kakanwil mengatakan “Kami mengucapkan terima kasih atas penyerapan anggaran pelaksanaan bantuan hukum Kanwil Kemenkumham Jambi pada tahun 2019 yang mendapat peringkat 2 secara nasional” pungkasnya
Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Agus Nugroho Yusup bersama 14 (empat belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi menandatangani kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi orang miskin tahun 2020.
Kemudian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang menyebutkan kewajiban-kewajiban kepada para OBH antara lain :
1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan pada ruang lingkup pekerjaan yang di atur dalam kontrak;
2. Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara berkala sesuai dengan peraturan yang di tetapkan;
3. Tidak boleh melakukan Double Payment terhadap pemberian bantuan Hukum.
Hadir juga dalam kegiatan ini Sugianto dari Biro Hukum Provinsi Jambi sebagai anggota panitia pengawas daerah bantuan hukum dan Kabid Pelayanan Hukum Purwantoro. Acara diakhiri dengan doa dan foto bersama (Dok/Foto : Humas)
