Jambi, (05/08/20) Dalam rangka membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna mewujudkan SDM yang professional untuk mewujudkan kepastian hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPNS di Hotel Amaris Muara Bungo. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 75 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi pusat dan daerah di wilayah Provinsi Jambi, dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Mhd. Jahari Sitepu. Acara dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Parsaoran Simaibang, dan Kabid Pelayanan Hukum Purwantoro serta undangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sambutannya mengatakan bahwa “hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Artinya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri," ujar Mhd. Jahari Sitepu. Adapun yang dimaksud perkembangan itu meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, memerlukan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum. "Tapi semuanya berintikan pada kebenaran dan keadilan," katanya.
Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga /Daerah tempat PNS tersebut bernaung. Sampai dengan Tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Jambi telah melantik 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari PPNS Instasi Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi. Selanjutnya kepada para peserta Rapat Koordinasi PPNS diharapkan dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini, selalu semangat dan memiliki motivasi yang tinggi agar nantinya para peserta menjadi tenaga PPNS yang memiliki kompetensi dan menjadi penegak hukum yang mengedepankan profesionalitas.
Rakor akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Jum’at dengan narasumber Mhd. Jahari Sitepu (Kakanwil Kemenkumham Jambi), M. Yunus Affan (Direktur Pidana Ditjen AHU), Thoma (Kasi Korwas Polda Jambi), dan Parsaoran Simaibang (Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM) (doc/humas)
