JAMBI – Senin, 13 September 2021 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi (Kanwil Kemenkumham Jambi) Mhd. Jahari Sitepu didampingi oleh Para Kepala Divisi menghadiri kegiatan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. pada hari ini. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi di lingkungan kerja Kemenkumham.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. menyampaikan data nasional terkait jumlah penyebaran Covid-19. Kemenkumham sudah melakukan berbagai upaya untuk terus memantau Kesehatan seluruh pegawainya. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan meningkatkan pelayanan publik secara digital melalui aplikasi Pantau Kesehatan. Andap menyampaikan, “Siapkan transisi pandemi ke endemi dan belajar hidup bersama Covid-19 sesuai dengan Arahan Bapak Presiden”, ujar Andap.
Andap juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk terus mempercepat realisasi anggaran yang telah memasuki Triwulan III. Di mana kegiatan yang telah masuk ke dalam Program dan Penyusunan pada awal Tahun 2021 diharapkan untuk segera diselesaikan, baik untuk Unit Utama maupun Kantor Wilayah.
Selanjutnya, dalam rangka persiapan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) pada Bulan Oktober mendatang, Andap sekaligus memperkenalkan logo HDKD yang berbentuk Rajawali. Melalui konsep Rajawali ini, Kemenkumham diharapkan untuk dapat melesat lebih tinggi serta memiliki visi jauh lebih ke depan. Terkait peluncuran logo HDKD Tahun 2021 ini, Andap berpesan kepada humas di seluruh unit untuk terus mempublikasikan seluruh pemberitaan positif pada Unit Utama dan Unit Kantor Wilayah. Hal ini sebagai salah satu langkah yang digunakan untuk menangani segala bentuk pemberitaan negatif yang ada.
Terakhir, sebelum menutup arahannya Andap berharap kepada seluruh jajaran Pimpinan di semua satuan kerja Kemenkumham untuk dapat memahami, mempedomani dan mengimplementasikan seluruh kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini bertujuan sebagai langkah evaluasi perbaikan, dan monitoring secara berkala untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI. (Dok/Foto: Humas)
