JAMBI – Kepala Kantor Wilayah M. Adnan bersama Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.. Kegiatan ini menjadi awal dimulainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin langsung Anggota I selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA.
Acara yang terpusat di Graha Pengayoman pada Rabu (24/01/2024) dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Dalam sambutannya, Menkumham menyampaikan bahwa “Komunikasi yang baik dengan BPK RI selaku pemeriksa dalam mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan serta berikan akses data dan dokumen seluasluasnya kepada tim pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat.” Ujar Menkumham RI.
Lebih Menkuham memerintahkan agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan dan BMN. “ Laksanakan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Lakukan koordinasi aktif dalam hal penyampaian data dan informasi dengan tim pemeriksa BPK RI, segera tindak lanjuti temuan pemeriksaan BPK RI secara tepat dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, perkuat Sistem Pengendalian Intern untuk mencegah ketidaktepatan pengelolaan keuangan dan BMN, serta berulangnya temuan pemeriksaan BPK RI. Optimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian laporan keuangan; dan Perkuat Sistem Pengendalian Intern untuk mencegah ketidaktepatan pengelolaan keuangan dan BMN, serta berulangnya temuan pemeriksaan BPK RI” tegasnya.
Diakhir arahannya beliau menyatakan “Selamat bekerja kepada tim pemeriksa BPK RI. Semoga proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan kinerja Kementerian Hukum dan HAM” tutup Yasonna. (Red/Foto : YE/JA).
