Jambi- Selasa (10/05/2022) Dalam rangka reformasi birokrasi, suatu Intansi dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta meningkakan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelakasanaan akuntabilitas kinerja, tentu saja diperlukan adanya tahapan evaluasi maupun pemantauan agar kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja