Jambi– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Praktik Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk kualifikasi Non SLTA. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengayoman, Selasa (3/12/2024) diikuti oleh 79 peserta yang terbagi dalam tiga sesi.
Kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang, yang hadir untuk memantau jalannya proses seleksi. Beliau didampingi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, Taufiq Akbar Nasution, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai prosedur.
Kortini JM Sihotang menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan dan profesional untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. “Kegiatan SKB ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkumham untuk menciptakan birokrasi yang berintegritas dan berdaya saing. Kami mencari individu yang tidak hanya memenuhi persyaratan teknis tetapi juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi,” ujar Kortini.
Para peserta yang hadir tampak antusias dalam mengikuti tahapan seleksi. Setiap tahap dirancang untuk mengukur kemampuan kerja dan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas-tugas di lingkungan Kemenkumham, yang membutuhkan kedisiplinan tinggi serta kompetensi teknis yang memadai.
Proses seleksi dibagi menjadi tiga sesi untuk mengakomodasi seluruh peserta, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip seleksi berbasis kompetensi. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai simulasi dan studi kasus yang relevan dengan tugas sehari-hari di lingkungan Kemenkumham.
Pelaksanaan SKB Praktik Kerja ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian seleksi CPNS Kemenkumham. Setelah kegiatan ini, hasil seleksi akan segera diumumkan untuk menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.
Dengan suksesnya pelaksanaan SKB ini, Kanwil Kemenkumham Jambi kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi melalui pengadaan sumber daya manusia yang unggul. Seluruh pihak berharap agar hasil seleksi ini dapat melahirkan pegawai yang mampu berkontribusi dalam pembangunan hukum dan HAM yang lebih baik di Indonesia. (Red : YE)
