Jakarta – Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkumham Jambi, diantaranya Kepala Kantor Wilayah, Elly Yuzar didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br. Pandia menghadiri Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Upacara ini digelar di Graha Pengayoman, Senin (18/11/2024) dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan kali ini juga, Kepala Kantor Wilayah Jambi, Elly Yuzar resmi dilantik dan mengemban jabatan sebagai Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.
Perubahan dan transformasi yang terjadi di Kementerian Hukum (Kemenkum) menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas meminta kepada seluruh pimpinan tinggi (pimti) di lingkungan Kemenkum untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja yang transparan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan dedikasi dari para pejabat yang dilantik. "Jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, inovasi, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Supratman Andi Agtas dalam arahannya.
“Saya menekankan kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi karena itu kunci sukses kerja kita. Saya juga minta kepada seluruh jajaran untuk dapat membangun sistem yang disepakati bersama agar lebih transparan,” ujar Supratman saat melantik Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum.
“Saya tekankan tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,” tegas Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta.
Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga sudah sepakat membentuk beberapa sistem lainnya. Diantaranya menerapkan tour of duty yang memungkinkan jajaran di Kemenkum untuk dapat ditugaskan di seluruh pelosok tanah air sehingga bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani Masyarakat.
“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling yang bertujuan agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan dan dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” kata Supratman.
“Kementerian Hukum adalah organisasi yang besar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap Kementerian Hukum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik”, tutup Supratman. (Red : Humas)
