JAKARTA - Kementerian Hukum gelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum, Jumat (15/11) di Graha Pengayoman. Dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Kehormatan Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, dan Seluruh Kepala Kantor Wilayah di Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Elly Yuzar hadir secara langsung menyaksikan prosesi Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum.
Ketika memberikan sambutannya, Menteri Hukum, Supratman mengatakan bahwa Kementerian Hukum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil”, ujar Supratman.
Supratman juga berpesan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk bekerja maksimal bagi kemajuan Bangsa Indonesia.
“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya.
Menkum Supratman juga menekankan lima poin yang wajib dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum yakni untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, kemudian dukung reformasi birokrasi, lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme dan perkuat sinergi antar-Kementerian serta berikan keteladanan dan semangat.
Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum, diantaranya:
- Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum
- Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
- Razilu, sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum
- Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
- Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
- A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum
- Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta
- Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.
Selain 11 (sebelas) posisi Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum yang baru saja dilantik, berdasarkan Keppres Nomor 81/M Tahun 2024, turut dilakukan pelantikan terhadap 5 (lima) orang Jabatan Fungsional Ahli Utama diantaranya:
- Yohannes Ambeg Paramarta, S.H., M.Si., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Anggoro Dasananto, S.H., M.H., sebagai Pemeriksa Merek Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Marciana Dominika Jone, S.H., sebagai Penyuluh Hukum Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H., sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Dari Kanwil Kemenkumham Jambi, turut menyaksikan secara virtual Upacara Pelantikan ini, diantaranya Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Para Pegawai. (JA)
