Batanghari – Dalam rangka mendorong percepatan terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar kegiatan pembentukan, pembinaan, dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum di Kabupaten Batanghari. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari pada Jumat (22/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan mendata dan mendorong desa/kelurahan di Kabupaten Batanghari untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum pada tahun 2025. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Hemawati Br Pandia, Asisten 1 Setda Kabupaten Batanghari M. Rifai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Batanghari, dan sejumlah kepala desa setempat.
Dalam paparannya, Hemawati Br Pandia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mewujudkan desa dan kelurahan yang sadar hukum. "Kita mendorong pemerintah desa untuk terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Kolaborasi ini penting agar terwujud masyarakat yang paham hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Batanghari, M. Rifai, memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia mengapresiasi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ali Akbar dan soleman, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, yang menyampaikan materi tentang pentingnya kesadaran hukum di masyarakat dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk mendukung pencapaian status sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
Kepala desa yang hadir juga diberikan kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat.
Diharapkan melalui kegiatan ini, desa dan kelurahan di Kabupaten Batanghari dapat memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum pada tahun 2025, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.
