JAMBI - Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan data dan informasi terkait data mengenai tipologi dan dukungan Sumber Daya Kanwil Kemenkumham Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam periode 2019-2023, yakni data kekuatan personil/SDM, Dukungan Anggaran, Sarpras, dan/atau dukungan infrastruktur dan sumber daya lainnya.
Tampak hadir menyambut kedatangan Tim dari Komisi III DPR RI, Plt. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kadiv ADM Kortini JM Sihotang yang didampingi para Pimti Pratama dan Pejabat Struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi.
Tim dari Komisi III DPR RI terdiri dari Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Komisi III, Mohammad Faisal Fitrianur Sekretariat Komisi III, Lailatul Difla, S.H.,M.H. Sekretariat Komisi III, Hestiningsih. N. Rini. Sekretariat Komisi III, David Hartadi Tenggara, S.H., Ll.M. Tenaga Ahli Komisi III, Eko Primananda, S.H., M.H. Tenaga Ahli Komisi III, Azeria Ra Bionda, S.E., M.M. Tenaga Ahli Komisi III.
Hal lain yang menjadi perbincangan pada pertemuan tersebut adalah terkait pelaksanaan reformasi kultur dan struktur dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan sistem merit dan reformasi birokrasi. Program apa saja yang telah ditargetkan, dicanangkan, dan dilaksanakan untuk peningkatan kualitas, kompetensi, dan integritas SDM dalam periode awal pemerintahan hingga kini (2019-2023) serta bagaimana pencapaian targetnya. Selain itu, Komisi III DPR turut membahas data overcrowding (over-populasi) di lembaga pemasyarakatan selama periode 2019-2023 serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Demikian pula data terkait dengan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di berbagai LP/Rutan. Terakhir yang menjadi fokus dari pertemuan kali ini adalah membahas terkait efektivitas kinerja tim pengawasan orang asing selama
periode 2019-2023, yakni data terkait berapa jumlah pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing yang dan penindakan yang telah dilakukan, serta melakukan
transformasi layanan publik baik di seluruh fungsi dan bidang. Inovasi kebijakan
dan program apa saja yang telah dilakukan, mekanisme terhadap pengaduan atau
masukan dan partisipasi publik, tingkat efektivitasnya, serta kendala yang masih
dihadapi. (Red/Foto : YE/AXL)
