JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakankemenkumham) Jambi, M. Adnan yang didampingi Kepala Divisi Imigrasi, Amrizal mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Acara yang diadakan di Ballroom Hotel RitzCarlton pada Senin (29/01/2024) kali ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si), Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Reynhard Silitonga dan dilanjutkan dengan Penandatangan Janji Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Rapat Pimpinan Imigrasi ini dimulai dengan pemaparan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membahas tema utama acara, yaitu "Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak." Pemaparan ini menjadi landasan diskusi untuk mencapai tujuan sinergi dan optimalisasi dalam sektor imigrasi.
Inspektur Jenderal Razilu turut memberi penguatan dengan menyampaikan apresiasi Capaian PNPB tahun 2023 Rp 7,6 Triliun, naik 320 persen atau tiga kali lipat dari target PNBP yakni Rp 2,3 triliun. Razilu juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan kinerja pada layanan keimigrasian, serta memberikan masukan terkait kebijakan keimigrasian dalam mewujudkan paradigma kebijakan keimigrasian. Kemudian menyampaikan mekanisme pengusulan satuan kerja secara berjenjang ZI tahun 2024, dan menyampaikan program Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan peran consulting pada unit kerja.
Ada beberapa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 diantaranya penambahan Autogate, pengembangan digitalisasi Visa dan Izin Tinggal, penambahan penerbitan Paspor Elektronik di 24 Kantor Imigrasi, pembaruan design Paspor,
dan pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, turut memberikan pandangan mengenai penguatan sektor imigrasi. Beberapa poin yang diangkat antara lain:
- Optimalisasi PNBP Keimigrasian: Menekankan pentingnya memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor imigrasi.
- Neraca Pembayaran: Menyadarkan pentingnya melihat neraca pembayaran untuk memahami dampak kebijakan imigrasi terhadap ekonomi.
- Ekspor dan Impor: Menyampaikan bahwa kegiatan ekspor dan impor, baik dalam bidang barang (merchandise), jasa (services), maupun pariwisata (tourism), harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- Surplus atau Defisit: Memberikan wawasan untuk melihat apakah kebijakan imigrasi mendukung perdagangan surplus atau malah defisit.
- Sinergi Kolaborasi: Menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan kementerian sebagai syarat penting dalam mencapai tujuan bersama.
- Risk Management: Menekankan bahwa manajemen risiko harus menjadi prioritas dalam semua mekanisme kerja.
Dalam rangka memperkaya diskusi, acara ini juga menghadirkan Deputy Commissioner Policy & Transformation Immigration & Checkpoints Authority Singapore, Chen Chian Cora, serta perwakilan dari Jabatan Imigresen Malaysia untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari negara tetangga.
Rapat Pimpinan Imigrasi ini diakhiri dengan semangat untuk terus bergerak menuju reformasi birokrasi yang berdampak positif, dengan sinergi dan kolaborasi sebagai kunci utama. Para peserta juga diingatkan untuk tidak bekerja sendiri, tetapi menjalin kerjasama yang erat demi mewujudkan sektor imigrasi yang lebih efisien dan efektif. . (Red : YE)
