Jakarta – Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menggelar Sosialisasi Penguatan Peran Inspektorat Jenderal dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Selasa (27/02/2024).
Pada tahun ini, kebijakan pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mengdepankan kualitas dan pemertaan bagi seluruh Kantor Wilayah atas perolehan WBK/WBBM. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Razilu dalam sambutannya dihadapan Auditor Utama, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I s.d. VI yang hadir secara langsung, dan Para Sekretaris Unit Utama, Para Kepala Biro, Kepala Pusat Data dan Informasi, Para peserta dari semua Kantor Wilayah secara daring.
“Bahwa kualitas menjadi penting, maka saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Inspektorat Jenderal, bahwa kita akan mengangkat tema dalam penilaian Tahun ini adalah peningkatan kualitas dan pemerataan”, ucap Razilu.
Tampak hadir di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi, Kepala Divisi Administrasi Kortini JM Sihotang, Kepala Bagian Program dan Humas Fatriansyah dan Kepala Bagian Umum Amat Djoemadi serta JF di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi.
Dalam kesempatannya, Razilu sedikit mengulas terkait kebijakan pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2024. Salah satunya mekanisme pengajuan WBK bagi Unit Pelaksana Teknis.
“Kantor wilayah mengusulkan maksimal 50% dari jumlah UPT dibawahnya (kanwil yang membawahi UPT BPSDM berhak mengajukan 50% ditambah 1 UPT BPSDM)”, ungkap Razilu. “Tim Penilai Unit Utama akan mengusulkan sebanyak 30% dari Unit Pelaksana Teknis yang telah di usulkan oleh Kantor Wilayah”, sambungnya.
Tak hanya itu, Razilu juga mengulas bagaimana pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM untuk tahun 2024. Tentunya, dengan mekanisme ini dapat meningkatkan kualitas satker yang diusulkan ke TPN.
”Dengan mekanisme ini, diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan kualitas satker yang diusulkan ke TPN yang akan bermuara pada meningkatnya presentase keberhasilan satuan kerja yang diusulkan”, tutur Razilu.
”Selain itu mekanisme ini juga diharapkan dapat mengakomodir pemerataan terhadap satker yang diajukan di masing-masing kantor wilayah. Sehingga setiap Kantor Wilayah memiliki kesempatan yang sama agar satker di wilayahnya memiliki perwakilan untuk diajukan ke TPM yang kemudian akan di lakukan penilaian oleh TPN (untuk WBBM)”, tambah Razilu.
Kegiatan ini merupakan sebuah langkah untuk menyamakan persepsi yang menghasilkan output berupa Petunjuk Teknis, yang nantinya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. (Red/Foto : YE/YG)
