JAKARTA- Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di Jakarta, (22/02/2024)
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Berdampak.”, BSK berharap dapat membangun sinergitas serta pemahaman yang sama dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Jenderal Reinhard Silitonga, Kepala BSK Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Bidang RB Asep Kurnia, turut hadir seluruh Sekretaris Unit Utama, Kakanwil Kemenkumham seluruh Indonesia, Kabid HAM dan Kasubid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan (P3) HAM pada 33 Kantor Wilayah.
Hadir mewakili Kanwil Kemenkumham Jambi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu, Kepala Bidang HAM Efra Wahyuni dan Kasubid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan (P3) HAM Arzi Arsyad. Pada kesempatan kali ini, Kanwil Kemenkumham Jambi berhasil meraih predikat sebagai Terbaik III dalam Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2023.
Mengawali sambutan Kepala BSK Ambeg menyampaikan bahwa Kantor Wilayah saat ini menjadi leading sector untuk mendukung pembahasan mengenai Tata Kelola Kelembagaan dan PelaksanaanTugas dan Fungsi BSK Kumham di Wilayah.
Dia menambahkan pada fase pembahasan bersama Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dalam Pendelegasian Tusi BSK pada level Kantor Wilayah, "Ini akan menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk mekanisme yg kemudian diimplementasikan di tahun 2024 dalam Orta BSK dan Orta Kanwil", tuturnya.
Sementara Reinhard mengungkapkan rendahnya nilai Indeks Kualitas
Kebijakan Kemenkumahm merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi dari LAN.
Jenderal Polisi bintang dua ini memamparkan evakiasi kinerja anggaran pada Kantor Wilayah selama periode 2023, mulai dari realisasi anggaran, nilai monev anggaran, nilai IKPA, hingga nilai rata-rata pemenuhan indikator RKT RB.
Saya berharap di sisa semester II ini seluruh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah melalukan akselerasi pelaksanaan Tusi lebih optimal, terukur dan akuntabel, sehingga capaian kinerja tahun 2023 dapat tercapai dengan baik, tuturnya.
"Lakukan monitoring dan evaluasi kepada Satker jajaran secara periodik, siapkan langkah-langkah percepatan pelaksanan kegiatan jelang akhir tahun agar serapan anggaran maksimal", tutupnya. (Red : YE)
