Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan kegiatan Diseminasi yang mengusung Tema Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) di Provinsi Jambi, dan bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jambi, Kamis (21/11/2024). Kegiatan yang akan dilangsungkan selama dua hari sampai dengan Jumat (22/11/2024) mendatang, dilangsungkan di Aston Hotel Jambi.

Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari jajaran Pemasyarakatan dan Keimigrasian di lingkungan Kanwil Kanwil Kemenkumham Jambi kali dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap upaya pencegahan penyiksaan dan konvensi menentang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam berbagai aspek pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Jambi (Hewawti Br Pandia) dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan diseminasi menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Konvensi Anti Penyiksaan dalam setiap aktivitas institusi. "Sebagai bagian dari penegak hukum dan penjaga HAM, kita memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak ada ruang bagi tindakan penyiksaan dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan pelayanan hukum lainnya," ujarnya.

Dipandu oleh Kepala Bidang HAM (Efra Wahyuni) selaku Moderator, Analis Kebijakan Madya dari Direktorat Jenderal HAM (Sari Puspitawaty) selaku Narasumber pada kegiatan Diseminasi kali ini menyampaikan materi diseminasi yang  mencakup pengenalan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, langkah-langkah strategis pencegahan penyiksaan, serta studi kasus dan best practice dalam penerapan prinsip anti penyiksaan. Para peserta juga diajak untuk berdiskusi secara interaktif guna menggali permasalahan yang mungkin timbul di lapangan dan mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan Konvensi Anti Penyiksaan, Kanwil Kemenkumham Jambi berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan pelatihan pegawai, serta membangun sinergi dengan lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan HAM.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran seluruh jajaran Kemenkumham Jambi terhadap pentingnya peran mereka dalam mencegah dan menghapuskan segala bentuk penyiksaan, sehingga hak-hak dasar manusia dapat terlindungi dengan lebih baik. (Red : YE)

Jambi– Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jambi, Elly Yuzar yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili memberikan arahan strategis kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayahnya melalui rapat virtual (Zoom Meeting). Arahan ini disampaikan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program kerja 100 hari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Agus Andrianto.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan beberapa poin penting yang menjadi prioritas seluruh UPT Pemasyarakatan di Jambi, diantaranya agar seluruh jajaran Pemasyarakatan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kakanwil juga mengingatkan bahwa tidak ada perubahan nomenklatur dalam struktur kerja UPT. Seluruh pegawai diharapkan tetap bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan profesionalitas tinggi.

Selain itu, Kakanwil juga memaparkan gerkait Akselerasi program kerja Menteri, dimana setiap UPT diwajibkan melaksanakan program kerja yang telah digariskan oleh Menteri dengan sebaik-baiknya, dan tak lupa juga  memastikan bahwa target dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan lainnya seperti  razia rutin agar dilakukan secara berkala guna membersihkan Lapas dan Rutan dari barang terlarang, khususnya telepon genggam. Laporan hasil razia ini harus segera dilaporkan secara tertulis. Pada kesempatan kali ini, beliau juga menghimbau setiap UPT agar meningkatkan kewaspadaan terhadap area rawan yang berpotensi menjadi lokasi percobaan pelarian narapidana.

Diakhir arahannya, Kadiv Pas, Lili turut menjabarkan  terkait pelaksanaan program ketahanan pangan. Program ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan narapidana dengan memberdayakan mereka melalui kegiatan produktif berbasis agrikultur. Langkah – langkah yang dapat dilakukan diantaranya memetakan lahan. Seluruh UPT diminta untuk melakukan identifikasi dan pemetaan lahan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan. Hasil pemetaan harus segera dilaporkan. Terakhir beliau menuturkan akan pentingnya pengelolaan Lapas yang baik dan benar.

“ Kita harus menyadari betapa pentingnya pengelolaan Lapas yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, agar menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pembinaan narapidana. Program ini bukan hanya tentang pencapaian administratif, tetapi juga upaya nyata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan narapidana,” ujar Kakanwil.

Arahan ini menjadi pedoman utama bagi seluruh UPT Pemasyarakatan di Jambi dalam mendukung program kerja 100 hari Menteri IMIPAS. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam reformasi sistem pemasyarakatan, khususnya di wilayah Jambi. (Red :YE)

JAMBI – Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi tahun 2024 masuki tahapan  Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  dimana  pada tahapan kali ini sebanyak 462 orang peserta akan menjalani tes kesehatan dan psikologis. Rangkaian tes dimulai pada hari Rabu sampai Jumat (20-22/11/2024) mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melaksanakan tes kali ini di dua tempat berbeda, diantaranya, tes Kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan tes Psikologis dilaksanakan di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Jambi.

Kedua tahapan seleksi ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 20 hingga 22 November 2024.

Pada kesempatan kali ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi Elly Yuzar yang didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama memastikan bahwa pihaknya akan senantiasa berupaya menghadirkan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2024 yang berintegritas dan berkualitas.

“Kita terus upayakan agar seleksinya berjalan bersih dan berintegritas, ini menjadi komitmen kita semua. Pelaksanaan SKB kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk tahapan SKB kali ini, akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dijamin kerahasiaan serta terhindar dari praktik curang” tandas Elly Yuzar. (Red : YE)

Jambi, 19 November 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Nonmanajerial di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi pada Selasa, 19 November 2024. Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Elly Yuzar.

Sebanyak 9 pegawai resmi dilantik dalam jabatan baru, diantaranya Pembimbing Kemasyarakatan (2 orang), Analis Keimigrasian (5 orang), dan Analis Kepegawaian (2 orang).

Dalam sambutannya, Elly Yuzar menyampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan integritas. “Jabatan ini bukan sekadar amanah, tetapi juga bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Saya percaya, dengan semangat dan komitmen yang kuat, saudara-saudara akan mampu memberikan kontribusi terbaik,” ujarnya.

Acara berlangsung dengan khidmat, dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Seluruh proses dilaksanakan sesuai protokol dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Kanwil Kemenkumham Jambi semakin solid dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang kemasyarakatan, keimigrasian, maupun kepegawaian. (Red : YE)

Jakarta – Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkumham Jambi, diantaranya Kepala Kantor Wilayah, Elly Yuzar didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Lili dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br. Pandia menghadiri  Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Upacara ini digelar di Graha Pengayoman, Senin (18/11/2024) dipimpin langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan kali ini juga, Kepala Kantor Wilayah Jambi, Elly Yuzar resmi dilantik dan mengemban jabatan sebagai Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

Perubahan dan transformasi yang terjadi di Kementerian Hukum (Kemenkum) menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas meminta kepada seluruh pimpinan tinggi (pimti) di lingkungan Kemenkum untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja yang transparan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan dedikasi dari para pejabat yang dilantik. "Jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, inovasi, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Supratman Andi Agtas dalam arahannya.

“Saya menekankan kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi karena itu kunci sukses kerja kita. Saya juga minta kepada seluruh jajaran untuk dapat membangun sistem yang disepakati bersama agar lebih transparan,” ujar Supratman saat melantik Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum.

“Saya tekankan tidak akan ada istilah orang dekat Menteri. Seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat. Semua jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,” tegas Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta.

Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga sudah sepakat membentuk beberapa sistem lainnya. Diantaranya menerapkan tour of duty yang memungkinkan jajaran di Kemenkum untuk dapat ditugaskan di seluruh pelosok tanah air sehingga bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani Masyarakat.

“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling yang bertujuan agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan dan dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” kata Supratman.

“Kementerian Hukum adalah organisasi yang besar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap Kementerian Hukum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik”, tutup Supratman. (Red : Humas)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam pelestarian budaya lokal melalui keterlibatannya di Pekan Budaya Kota Jambi 2024. Dalam kegiatan ini, tim Kanwil Kemenkumham Jambi dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br. Pandia, yang memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) kepada masyarakat dan pemerintah Kota Jambi, serta undangan yang hadir.

Sebagai bagian dari program ini, Kanwil Kemenkumham Jambi membuka Pos Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. Pos ini menjadi wadah edukasi dan konsultasi yang melayani masyarakat, komunitas budaya, dan pelaku kreatif terkait pendaftaran serta pencatatan produk Kekayaan Intelektual. Hemawati Br. Pandia secara langsung memandu dialog interaktif, memberikan penjelasan strategis tentang pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga dan memajukan warisan budaya lokal.

Dalam acara tersebut, Kanwil Kemenkumham Jambi menerima Penghargaan Kemitraan Sinergis dari Pemerintah Kota Jambi sebagai pengakuan atas kontribusi aktifnya dalam membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas budaya, dan stakeholder. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap upaya Kanwil dalam melestarikan budaya lokal melalui pendekatan hukum yang terintegrasi.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jambi juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Jambi atas kontribusinya dalam menginventarisasi budaya lokal yang selanjutnya akan dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Apresiasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan warisan budaya tetap lestari dan terlindungi.

Hemawati Br. Pandia dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak dalam melestarikan budaya. “Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga identitas budaya kita. Melalui perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual, kita tidak hanya melestarikan tetapi juga memberikan pengakuan yang layak kepada budaya kita,” ungkapnya.

Pekan Budaya Kota Jambi 2024 menjadi momen strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan para stakeholder dalam pelestarian budaya. Kanwil Kemenkumham Jambi berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk memprioritaskan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai langkah nyata menjaga kekayaan budaya Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Hukum gelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum, Jumat (15/11) di Graha Pengayoman. Dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Kehormatan Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, dan Seluruh Kepala Kantor Wilayah di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Elly Yuzar hadir secara langsung menyaksikan prosesi Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Kementerian Hukum.

Ketika memberikan sambutannya, Menteri Hukum, Supratman mengatakan bahwa Kementerian Hukum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil”, ujar Supratman.

Supratman juga berpesan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk bekerja maksimal bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya.

Menkum Supratman juga menekankan lima poin yang wajib dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum yakni untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, kemudian dukung reformasi birokrasi, lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme dan perkuat sinergi antar-Kementerian serta berikan keteladanan dan semangat.

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Hukum, diantaranya:

• Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum
• Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
• Razilu, sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
• Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum
• Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
• Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
• Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
• A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum
• Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta
• Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

Selain 11 (sebelas) posisi Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum yang baru saja dilantik, berdasarkan Keppres Nomor 81/M Tahun 2024, turut dilakukan pelantikan terhadap 5 (lima) orang Jabatan Fungsional Ahli Utama diantaranya:

• Yohannes Ambeg Paramarta, S.H., M.Si., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Anggoro Dasananto, S.H., M.H., sebagai Pemeriksa Merek Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Marciana Dominika Jone, S.H., sebagai Penyuluh Hukum Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
• Saffar Muhammad Godam, S.H., M.H., sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Dari Kanwil Kemenkumham Jambi, turut menyaksikan secara virtual Upacara Pelantikan ini, diantaranya Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Para Pegawai. (JA)

Jambi – Dalam rangka membahas tahapan lanjutan pasca penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Jasa Konstruksi serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Batang Hari di Aula Pengayoman, Kamis (14/11/2024).

Acara yang dibuka dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br Pandia kali ini, turut dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, beserta jajaran tim Bapemperda. Dalam sambutannya, Hemawati menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Kanwil Kemenkumham Jambi dalam memastikan Ranperda yang disusun memenuhi kaidah hukum yang berlaku serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Koordinasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan setiap tahapan penyusunan Ranperda, khususnya terkait jasa konstruksi dan masyarakat hukum adat, berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hemawati.

Rahmad Hasrofi, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa Ranperda ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pembangunan jasa konstruksi di Kabupaten Batang Hari sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

“Kami mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Jambi yang telah memberikan ruang dan dukungan penuh dalam proses harmonisasi Ranperda ini. Kami berharap tahapan ini dapat segera diselesaikan dengan baik,” ujar Rahmad.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara tim Bapemperda DPRD Kabupaten Batang Hari dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Jambi, guna memperdalam substansi dan legalitas draft Ranperda sebelum dibawa ke tahap selanjutnya. (Red : YE)

JAMBI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan, Minggu (10/11/2024), di Lapangan Upacara Kantor Wilayah. Upacara ini dihadiri oleh seluruh pegawai dan jajaran pimpinan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi, serta berlangsung dengan penuh khidmat.

Dalam upacara Hari Pahlawan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hemawati Br Pandia, yang juga bertindak sebagai pembina upacara, turut membacakan sambutan dari Menteri Sosial. Dalam sambutannya kali ini, beliau menyatakan bahwa tema peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 adalah "Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu".

Tema ini mengandung makna yang mendalam. "Teladani Pahlawanmu" mengajak masyarakat untuk senantiasa mengilhami setiap pikiran dan perbuatan dengan semangat kepahlawanan yang telah diwariskan. Sedangkan "Cintai Negerimu" berarti bahwa apa pun bentuk pengabdian kita, harus mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Hemawati menyampaikan pesan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. "Sebagai generasi penerus, kita harus menjadikan semangat juang para pahlawan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta upacara untuk terus meningkatkan dedikasi dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Mari kita bersama-sama menjaga dan menghargai apa yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita, dengan berkomitmen untuk bekerja sepenuh hati demi kemajuan bangsa dan negara," tambahnya.

Dalam sambutan tersebut, Kadiv Yankumham juga disampaikan bahwa di tengah situasi global yang tidak menentu, mencintai negeri ini dapat diwujudkan dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, persatuan, dan solidaritas sosial, serta menghidupkan kembali nilai persaudaraan antar sesama anak bangsa.

Pembacaan sambutan Menteri Sosial ini menambah kekhidmatan upacara dan menjadi pengingat bagi seluruh peserta upacara mengenai pentingnya menjaga persatuan dan berkontribusi nyata bagi Indonesia, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pahlawan.

Upacara ditutup dengan doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan dan diiringi dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, Kanwil Kemenkumham Jambi berharap seluruh pegawai dapat terus termotivasi untuk mengabdikan diri dengan penuh semangat patriotisme. (Red : YE)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Hemawati Br Pandia, melakukan pendampingan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran aktif pemerintah setempat, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam mencatatkan potensi budaya lokal melalui skema KIK yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), dan Indikasi Asal.

Hemawati menyampaikan bahwa pencatatan KIK tidak hanya memiliki dampak besar bagi perekonomian masyarakat, tetapi juga menjaga identitas budaya Indonesia. “Warisan budaya adalah bagian dari identitas bangsa yang harus kita lindungi. Pencatatan KIK menjadi salah satu cara efektif untuk melindungi kekayaan budaya yang kita miliki, agar tidak diklaim oleh pihak lain,” ujar Hemawati di hadapan peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan tokoh budaya setempat.

KIK memainkan peran penting dalam mengembangkan daerah secara berkelanjutan. Dengan pencatatan ini, warisan budaya bisa mendapat perlindungan hukum, sekaligus membuka peluang untuk dioptimalkan bagi pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Hemawati menyebutkan bahwa semakin banyak aset budaya yang dicatat, semakin kuat pula perlindungan bagi kekayaan budaya tersebut.

Perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh yang hadir, termasuk Kepala Bidang Kebudayaan dan Pamong Budaya, Ibu Agustin, menyambut baik pendampingan ini. Menurut mereka, dukungan Kemenkumham sangat diperlukan untuk memastikan proses pencatatan berjalan lancar dan terarah. Dari hasil identifikasi awal, Kota Sungai Penuh memiliki lebih dari 20 potensi KIK yang dapat diajukan untuk pencatatan, mencakup seni tari, seni musik, hingga kerajinan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Selain memperkuat warisan budaya, pencatatan KIK diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata budaya di daerah tersebut. Dengan adanya perlindungan KIK, potensi budaya kita bisa lebih dikenal dan dihargai, tidak hanya oleh masyarakat lokal tapi juga wisatawan. Ini akan mendukung program pengembangan pariwisata yang berorientasi pada budaya lokal dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

 Pendampingan ini merupakan bentuk sinergi antara Kemenkumham dengan pemerintah daerah untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia. Hemawati menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar semua potensi budaya di Provinsi Jambi mendapatkan pencatatan KIK, demi kepastian hukum dan perlindungan budaya yang lebih baik.